Bandung dan Wawan Juanda

HANYA beberapa jam setelah upacara pemakamannya, Senin (5/7), sejumlah seniman dan aktivis kesenian di Bandung berkumpul di Taman Cikapayang Dago, Bandung. Seolah belum cukup mengucapkan doa di Sirnaraga, mereka merasa perlu berkumpul di taman itu demi melakukan doa bersama. Doa bagi seseorang yang telah pergi lebih dulu. Seseorang yang mereka sebut sebagai kawan, sahabat, kakak, bahkan guru. Seseorang yang tak henti memikirkan bagaimana hendaknya agar kota kelahirannya, Bandung, benar-benar menjadi kota dengan identitas budayanya. Seseorang, yang demi itu semua, terus diganggu oleh berbagai ide dan kerja untuk menciptakan agar seni dan budaya itu benar-benar menjadi event di tengah warga kotanya.

Sastra Instan, Pluralisme, Religiusitas

SASTRA sebagai pergulatan kreatif adalah sebuah jalan sunyi. Jalan yang tak mudah beriringan dengan kepentingan industri, apalagi popularitas. Meski hal itu akan sangat menggembirakan bila bisa diseiringkan, namun fenomena yang terjadi di tengah gegap gempitanya aktivitas industri penerbitan dan sosialisasi karya sastra yang terjadi akhir-akhir ini ternyata menimbulkan semacam kecemasan juga. Sastra tidak lagi dimasuki lewat pergulatan jalan sunyi yang penuh kesabaran. Tak ayal lagi tuntutan industri dan kepentingan-kepentingan yang pragmatis telah melahirkan budaya instan dalam berkesusastraan. Intensitas dalam pergulatan kreatif tersisihkan oleh tujuan dan kepentingan-kepentingan pragmatis, termasuk eksistensi dan popularitas. Banyak karya yang bermunculan tapi sebanyak dan secepat itu juga yang hilang, hanya sedikit yang kemudian mampu mengendap.

Kota dan Labirin Konsumerisme

DATANGLAH ke Bandung. Maka Anda sebenarnya tidaklah berada dalam sebuah kota, melainkan berada dalam sebuah labirin. Labirin yang sesak dan dikonstruk oleh berbagai kepentingan komersial. Kota dan seluruh ruang di dalamnya dibangun bukan lagi untuk kepentingan publik, melainkan demi melayani hasrat-hasrat kuasa para pemilik modal. Lihatlah, berbagai penunjuk jalan pun muncul dan memberi informasi ihwal lokasi komersial, mulai dari mal hingga factory outlet sehingga seluruhnya seolah telah menjadi bagian utuh dari tubuh kota. Inilah kisah kota dalam labirin konsumerisme. Kota yang tubuhnya dipenuhi oleh kekerasan simbolis.

Sudjojono: Marwah Sebuah Ide

TAK ada yang paling berharga bagi seorang seniman melainkan ide. Dengan ide, seorang seniman bergerak mengungkapkan jiwa dalam karya-karyanya. Karya seorang seniman bukan melulu tentang keindahan yang elok dan molek, tetapi juga mesti menghadirkan kebenaran yang menampak dalam jiwanya. Jiwa yang menampak adalah roh sebuah karya yang tidak melulu mesti patuh pada kaidah-kaidah keindahan. Karya yang besar hanya bisa lahir dari seniman yang mampu menghadirkan jiwanya. Oleh karena itu, menatap sebuah karya seni bukanlah melulu bertemu dengan gugusan keindahan, tetapi menatap jiwa seorang seniman. 

Apakah yang akan ditatap dan ditemukan jika jiwa seniman tak ada di dalam karya?

Jejak Terakhir H.R. Hidayat Suryalaga

SESAMPAINYA di Redaksi Pikiran Rakyat, ia tak langsung masuk menuju ruang diskusi di lantai dua di mana dia akan tampil sebagai pembicara. Ia tetap berada di dalam mobilnya, mengistirahatkan tubuhnya yang terus dihajar oleh batuk. Mungkin lima belas menit kemudian ia baru turun ditemani putranya Reza Suryalaga. Sebentar ia tampak menjadi segar ketika dalam ruang diskusi bertemu dengan para peserta dan dua pembicara lainnya, Endo Suanda dan Teddi Muhtadin. Dalam suasana semacam itu, ia, H.R. Hidayat Suryalaga (69), terlihat begitu bersemangat. Ia dengan someah berbincang dengan siapa pun.

Akan tetapi, batuk-batuk itu kembali mengganggunya, justru ketika ia dipersilakan duduk di depan sebagai pembicara. Seperti permintaannya kepada moderator menjelang diskusi, Kang Surya (begitu ia akrab disapa) mendapat giliran terakhir. Di situlah batuk tak henti-henti mengganggunya, meski botol obat batuk kecil selalu menemaninya. Di tengah batuk-batuk itulah ia tetap tekun menyimak apa yang dipaparkan oleh Endo Suanda dan Teddi Muhtadin.

Bunga Dari Yunizar

BUNGA-BUNGA itu terlihat aneh. Ia tumbuh dengan garis batang dan ranting yang kaku, jauh dari lentur sebagaimana mestinya, bahkan tak ada selembar pun daun. Bunga-bunga itu pun terlihat tidak tumbuh di ujung ranting, tetapi seolah menclok begitu saja. Alih-alih memamerkan kelopaknya yang indah dan lembut, bunga itu terlihat kaku. Kelopak-kelopaknya tampak keras dengan bentuknya yang terlalu sederhana untuk menyebutnya kelopak bunga.

Tak ada apa pun di kelopak-kelopak bunga itu, embun, sisa air hujan, semut, kupu-kupu, bahkan juga gerak angin yang membuat kelopak bunga itu bergerak atau jatuh. Warna bunga-bunga itu pun aneh. Ia hanya mempunyai satu warna seperti batang dan rantingnya, bahkan juga seperti warna pot tempat ia tegak tumbuh.

 Inilah bunga yang dihadirkan oleh Yunizar di atas selusin kanvasnya dalam pameran tunggalnya bertajuk "Jogja Psychedeli Flowers from Yunizar" di Galeri Soemardja Bandung, selama hampir satu bulan (3 Agustus-30 Agustus 2010). Sebagaimana judulnya, pameran yang dikuratori oleh Aminuddin T.H. Siregar ini memang seluruhnya mengusung bunga sebagai subjeknya. Sebuah seri yang dilengkapi oleh satu karya objek berupa ribuan lebah.

Gus Dur Sebagai Kata Kerja

stradanieva.blogspot.com

JIKA kebudayaan dibaca sebagai kata kerja, pula demikian dengan K.H. Aburrahman Wahid (Gus Dur). Pergulatannya dalam jagat pemikiran kebudayaan bergerak dengan rambahan wacana yang demikian luas. Dan karena itulah, misalnya, Agus Maftuh Abegebriel dalam pengantar pada buku kumpulan tulisan Gus Dur Islam Kosmopolitan, menceritakan pengalamannya ketika ia meminta sejumlah orang untuk mendefinisikan Gus Dur. Dan ia terperanjat sekaligus setuju ketika seseorang menulis bahwa Gus Dur tidak terdefinisikan. Greg Barton, Greg Fealy, Robert W. Hefner, Andree Feillard, hanyalah sedikit dari pengkaji dan penelaah pemikiran Gus Dur. Akan tetapi tetap saja daya jelajah pemikiran mantan Ketua DKJ dan Presiden ke-4 RI ini sulit didefinisikan karena begitu banyaknya pintu untuk mendefinisikannya.

Gus Dur adalah sebuah fenomena. Tak hanya sebagai fenomena bahwa ia adalah seorang pemikir, penulis, tokoh Islam, politisi, bahkan juga sebagai seorang budayawan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai tradisionalisme ke dalam peradaban modern. Tradisi, bagi Gus Dur, bukanlah tentang bagaimana merawat masa lalu, apalagi untuk mengubahnya menjadi ideologi kekuasaan. Dalam konteks pemikiran Islam dan kebudayaan, Gus Dur melihat masa lalu adalah ruang untuk menelaah sebuah spirit sehingga ia bisa memberi jawaban pada kekinian.

Demi Suku Naga

HARI ketiga pertunjukan, (13/11). Sejak siang udara mendung dan hujan tak henti-henti turun. Di Vila Arumba yang disediakan oleh Saung Angklung Udjo (SAU), sejumlah seniman berkumpul di teras. Irwan Guntari, Herry Dim, Yusep Muldiyana, dan sejumlah pendukung "Kisah Perjuangan Suku Naga" lainnya. Ada juga penyair Godi Suwarna yang meski telah mengikuti proses latihan beberapa kali urung bermain karena ritme latihan dan jarak Ciamis-Bandung. Di bagian dalam, seorang pemain terbaring sementara temannya memijati. Di bagian dalam dekat kamar mandi, Adinda Lutvianti dan Irena Arini dan sejumlah aktor muda hangat berbincang tentang pertunjukan di malam kedua.

Optimisme dan Logika Korban

PANDANGAN yang banyak mencemaskan perkembangan bahasa Sunda yang terus mengalami penurunan jumlah penuturnya, seperti yang selalu muncul dalam peringatan bahasa ibu, mau tak mau menyaran pada semacam pesimisme. Setiap menyambut Hari Bahasa Ibu, pesimisme itu selalu muncul dari data statistik. Bahkan sering kali dilengkapi dengan prediksi-prediksi yang kian menebalkan pesimisme itu. Dan ujung dari pesimisme itu kemudian menekan pada pengertian bahwa di tengah realitas global sekarang, bahasa Sunda kian terancam. Dengan kata lain, kecemasan dan pesimisme itu mengarah pada bayangan serbuan realitas global yang telah menyebabkan bahasa Sunda menjadi korban.

Pesimisme ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan ketika kita berada di Bandung sekalipun. Sangatlah tidak sulit menemukan orang berbicara bahasa Sunda, baik dalam angkot maupun di tempat-tempat umum lainnya, termasuk anak-anak sekolah. Jangan sebut lagi jika kita berada di Ciamis, Garut, Tasikmalaya, atau sejumlah kota lainnya yang akan menjadi janggal jika orang menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam pandangan aktivis budaya Gustaff Hariman Iskandar, kecemasan itu membayangkan identifikasi diri sebagai pihak yang tak berdaya. Sebuah keadaan yang secara tak langsung membuat orang lantas menyalahkan keadaan atas sejumlah pihak. Ia bahkan melihat hasil survei semacam itu yang selalu muncul setiap tahun, jadi terlalu paranoid.

”Saya masih ingat ketika kita diskusi akhir tahun di ’PR’ yang menyinggung-nyinggung kebiasaan kita menciptakan mental victim (korban). Saya takut ini malah menjadi doa. Kecemasan itu akan terjadi dan tak memberi peluang pada kita untuk bersikap optimistis,” ujar aktivis yang akrab dengan berbagai komunitas kreatif di Bandung ini.

Cirebon dan Ahmad Syubbanuddin Alwy

 AHDA IMRAN, penyair dan esais

Dari buritan pantai yang koyak

kapal-kapal Laksamana Cheng Ho bertolak

menyusuri jejak kaki ribuan mil puteri kaisar Cina Ong Tien Nio

BEGITU Ahmad Syubbanuddin Alwy  menulis dalam “Cirebon 630 Tahun Kemudian”. Sebuah sajak panjang yang seluruhnya menyuguhkan panorama sejarah Cirebon. Seperti sajaknya kumpulan Bentangan Sunyi  (1996), dalam “Cirebon 630 Tahun Kemudian” sejarah itu hadir dalam nada yang getir; imaji-imaji visual yang membentang di antara dua kegentingan; kemegahan dan kehancuran.

Sajak panjang itu, sebagaimana tabiatnya puisi, menawarkan perspektif pemaknaan berikutnya atas sejumlah fakta historis, sebagai sebuah catatan batin. Catatan yang mentautkan kesadaran ke dalam kekinian. Catatan yang tentu berbeda dengan sejarah sebagai catatan lahir dari suatu masa. Oleh sebab itu, dalam sejarah perpuisian Indonesia modern, puisi panjang milik penyair kelahiran 28 Agustus 1962  itu bisa disebut sebagai puisi yang menarik dan langka, untuk menyebutnya belum pernah ada. Ketika sejarah (lokal) dihadirkan dalam sebuah puisi (epik) sebagaimana banyak terdapat dalam teks-teks tradisional.

Meski beberapa bagiannya telah dimuat dalam media-massa, dibacakan dalam berbagai forum, dan pernah pula dimuat dalam antologi tujuh penyair Jawa Barat Nafas Gunung (2004), sajak “Cirebon 630 Tahun Kemudian” belumlah rampung. Alwy (begitu penyair Cirebon ini akrab disapa) masih terus berupaya menyelesaikannya. Ia masih terus menelaah berbagai sumber, bolak-balik mendatangi sejumlah tempat yang menjadi penanda penting dalam sejarah Cirebon. Ia mengerjakan puisi itu dengan kesabaran yang luar biasa. Ia habis-habisan mengerahkan semua kemampuannya demi satu sajak itu, seakan ia tak akan pernah lagi menulis sajak. 

Bandung: Antara Dayeuh Kolot dan Asia Afrika

APAKAH kota Bandung akan tetap ada seperti yang kita temui sekarang seandainya Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte dulu tidak mencaplok Negeri Belanda? Pertanyaan ini tentu saja terdengar aneh. Tapi bagaimanapun pertanyaan itu harus diajukan, karena peristiwa yang terjadi pada awal abad ke-19 itu secara tak langsung berhubungan dengan sejarah lahirnya sebuah kota yang bernama Bandung---yang konon berasal dari kata bandeng atau ngabandeng yang berarti genangan air yang luas.

Atau paling tidak, pertanyaan itu bisa menjadi cara untuk melihat kembali latar-belakang sejarah kelahirannya sebagai sebuah kota. Dari latar-belakang inilah kita bisa tahu bagaimana dalam sejarahnya Kota Bandung lahir dan berawal dari kondisi persaingan serta perseteruan antar negara-negara kolonial Eropa ketika itu dalam perseteruan dan persaingan memperebutkan koloni-koloni di kawasan Asia, dalam hal ini Prancis dan Inggris.  

Mey Tak Pernah Bisa Menulis Cerita Ini

Oleh  Ahda Imran

Utami Dewi Godjali

Ketika Mey  memulai cerita ini dengan adegan orang mati yang mendatangi Istana Presiden, tiba-tiba saja Bapak muncul dalam kepala Mey. Menghadang dan menyeret orang mati itu keluar sebelum mencapai gerbang istana,  memasukkan tubuh yang penuh bekas penyiksaan itu ke dalam drum, menutup drum dengan cara mengelas, memberinya pemberat, membuangnya ke laut. Tak ada yang bisa dilakukan Mey, selain membayangkan bahwa ia tak bisa lagi menemukan orang mati itu sepanjang hari berdiri di bawah pepohonan, di tepi jalan, memandang lurus ke arah Istana Presiden.

Yang tinggal hanya sebatang pohon itu, tumbuh bersama ingatan Mey pada orang mati dan peristiwa kematiannya.  Tidak, bukan sebatang pohon. Kau tahu bukan, ada banyak lagi pohon serupa itu, tumbuh di tepi jalan, di seberang Istana Presiden. Dalam bayangan Mey pohon-pohon itu memiliki batang dan dahan yang hitamnya menyerupai arang. Jika hujan turun, air di seluruh pepohonan itu menjadi merah, menetes atau bergelayutan di daun dan dahannya. Bila kau melewatinya lalu tempias datang dari arah pepohonan itu, kau akan terkejut menemukan pakaianmu dipenuhi percik darah.   

            Bapak mustahil tidak mengetahui hubungan Mey dengan pohon itu. Tetapi, Bapak membiarkan pohon itu tetap tumbuh sekaligus mengawasi pertumbuhannya, memangkasnya jika ranting dan dahan-dahannya sudah kelewat rimbun. Bapak tak pernah berpikir untuk menebangnya. Dan itu sengaja dilakukan Bapak untuk menyakiti ingatan Mey.

4 Tulisan dari Persiapan Kongres Kesenian

Kesenian, Negara, dan Kongres Kesenian

Penampilan Ferry Curtis dalam pembukaan 

MENELAAH kebudayaan adalah berperkara dengan kuasa perubahan. Kuasa yang membawa perkembangan kebudayaan ke dalam berbagai fenomena yang tak pernah diduga sebelumnya. Menakjubkan sekaligus mendebarkan. Disokong oleh ‘revolusi’ teknologi komunikasi-informasi, kuasa perubahan kian mendesakkan beragam pemikiran yang mengkritisi segala ihwal yang selama ini kukuh dipercayai. Sebagai ruang yang paling progresif merepresentasikan watak kebudayaan, kesenian niscaya tak bisa menyangkal kuasa tersebut. Kuasa yang membawa kesenian ke dalam perkembangan berikutnya; baik sebagai  fenomena seni atau fenomena kehadirannya di tengah publik.    

Sedang dalam ruang yang lain, kuasa perubahan juga memengaruhi jagat politik. Kuasa yang bukan sekadar mengubah polarisasi kuasa politik, namun memastikan desain politik pembangunan negara. Setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir, kuasa perubahan di jagat politik dengan berbagai isu dan friksinya, telah menyorongkan kegentingan dalam peran- fungsi negara. Terutama persambungannya dengan perkembangan kebudayaan yang bisa diselisik dari dinamika kesenian. Dinamika dengan fenomena kehadiran sonder persambungannya dengan negara. 

Annelies Mellema

 (sebuah monolog)          

---AHDA IMRAN

#Satu

DARI  kisah yang ditulis oleh Tuan Pramoedya, kau sudah tahu bagaimana nasibku; Annelies Mellema, puteri mendiang Herman Mellema dari gundiknya bernama Sanikem; harus dikirim ke Negeri Belanda. Begitu keputusan pengadilan di Amsterdam. Tak seorang pun bisa melawan keputusan itu, tidak juga Mama dan Minke. Pengadilan kulit putih itu tak punya urusan dengan Mama. Mama hanya perempuan pribumi dan gundik.

Walaupun ia seorang Raden Mas yang punya hak istimewa di antara kaum pribumi, namun pengadilan juga tak punya urusan dengan Minke Suamiku. Hukum Eropa itu bahkan menganggap aku masih di bawah umur, hak perwalianku ada di tangan Maurits Mellema, kakak tiri yang belum pernah kukenal.

Atas nama perwalian itulah aku dikirim ke Belanda. Aku merasa diriku ini dianggap sebatang tanaman, dicabut dan dipindahkan tempatnya; dipisahkan dari  Mama dan  Minke, tanah tempatku tumbuh dan berlindung.  Sejak datangnya keputusan itu aku sangat ketakutan, perasaan dan pikiranku pelan-pelan pergi dari dalam tubuhku.

Mengepung Ratu Adil

Oleh AHDA IMRAN

KEKUASAAN dan pemberontakan selalu menjadi tradisi dialektis yang niscaya. Terutama bila kekuasaan membuat rakyat sengsara dan putus asa, maka harapan ihwal masa depan harus segera diselamatkan dengan jalan pemberontakan. Di situ, meminjam perkataan Albert Camus, setiap ide tentang pemberontakan meminta suatu nilai. Dalam sejarah kekuasaan di Nusantara, tradisi pemberontakan rakyat berkelindan dengan banyak  ihwal. Sebagai suatu ide, berbagai pemberontakan rakyat di Nusantara tak bisa disendirikan dari bagaimana masyarakat tradisional (Jawa) mengimani konstruksi waktu serta siklus tabiat kekuasaan (Kertayuga, Tretayuga, Kaliyuga).

Konstruksi tersebut dikuatkan pula sejumlah ramalan yang diimani sebagai janji masa depan ihwal kedatangan Ratu Adil (Erucokro, Satrio Piningit), seorang Juru Selamat yang tersebut pula di sumber-sumber keagamaan; Mesiah atau Imam Mahdi. Mereka inilah yang akan mengembalikan kemakmuran masa silam, menegakkan kembali hukum-hukum suci yang dikotori oleh kekuasaan.

Pada konteks ini, gagasan pemberontakan muncul bukan semata sebagai reaksi atas kekuasaan, namun pula reaksi atas kuasa perubahan yang diusung oleh modernitas.  Kuasa yang membikin lapuk kekuasaan dan sistem nilai lama. Di tengah kuasa perubahan itu, karena masa depan tak bisa dirumuskan apalagi digenggam, maka narasi masa silam yang tenteram menjadi satu-satunya realitas ideal yang menjadi harapan.

Akan tetapi, dengan utopia serupa itulah pemberontakan dilakukan sebagai “perang suci”, menghadapi dua kekuasaan sekaligus; kuasa politik dan ekonomi negara serta kuasa perubahan yang diusung modernitas. Meski pemberontakan selalu berujung tragis, sepanjang rakyat belum merasakan keadilan pembangkangan akan terus muncul, bergitu pula kemunculan sosok yang mendaku sebagai Ratu Adil dan nabi pribumi. 

Inilah yang mengemuka dalam Borobudur Writers and Culture Festival (BWCF) 2014 dengan tema  “Ratu Adil: Kuasa & Pemberontakan di Nusantara”, di kawasan Candi Borobudur Magelang, 12-15 Nopember. Selama tiga hari festival ini mengepung Ratu Adil dalam ruang seminar dan di panggung kesenian dua desa lereng Gunung Merbabu dan Merapi.  Ini festival tahunan yang ketigakalinya diadakan oleh Yayasan Samana. Diikuti oleh para penulis, sejarawan, mahasiswa, komunitas kesenian, dan berbagai kalangan penggiat budaya.

Kuasa Perubahan

Di forum seminar Ratuadilime diurai seraya memperluasnya ke berbagai pemikiran ihwal hakikat pemberontakan di Nusantara. Uraian Dr.Peter Carey tentang Pangeran Diponegoro, gerakan mahdiisme Tengkeu Bantaqiyah di Aceh (Dr. Otto Syamsuddin Ishak), pergerarakan Ratu Adil di Biak Papua (Dr. Enos H Rumansara), hingga telaah menarik Jean Couteau tentang gerakan Ratu Adil di Bali. Pula begitu dengan pembacaan Dr. Setyo Wibowo yang membandingkan tradisi pemberontakan di Jawa dan di Yunani.  

Seluruh gerakan pembangkangan itu tidak sekadar minta diingat sebagai sekelompok orang yang mengangkat senjata melawan dominasi penguasa. Melainka tak bisa disendirikan dengan konsep waktu dalam masyarakat tradisional di tengah kuasa perubahan. Soalnya mungkin bukan hanya masa silam yang ditaruh sebagai realitas ideal, tetapi kegagalan mentransformasikan harapan ke dalam kuasa perubahan. Terlebih manakala kuasa itu adalah kuasa modernitas yang meminta pembacaan kritis terhadap mitos dan narasi masa silam. Pada konteks inilah Ratuadilisme meninggalkan jejaknya hingga hari ini dalam kontruksi identitas kebangsaan dan agama.    

Kuasa perubahan adalah hukum besi kebudayaan. Hukum yang pada tabiatnya yang lain melahirkan cara pembacaan yang berbeda atas kepercayaan masa silam yang diimani sebagai kebenaran absolut. Dari cara pembacaan inilah dalam masyarakat tradisional muncul bentuk pembangkangan berikutnya atas kuasa ortodoksi agama, yakni, mereka yang mendaku sebagai nabi seperti diurai oleh Dr. Al Makin.

Panggung Ratu Adil

Ratu Adil lalu dibawa ke Dusun Gajayan di lereng Gunung Merbabu dan Desa Tutup Ngisor di lereng

jurnal-asia.com

Gunung Merapi. Selama dua malam, bersama warga desa Ratu Adil ditaruh dipanggung pertunjukan. Ratu Adil itu dikepung dalam pembacaan puisi, monolog, tarian, dan nyanyian. Kurasi festival berupaya menemukan tautan antara perbincangan di ruang seminar dengan kesadaran yang direpresentasikan dalam karya dan penampilan para seniman.

Tentu saja itu menjadi niscaya, sebab praktik-praktik seni senantiasa memaktubkan pemberontakan demi berhadapan dengan kuasa perubahan. Setidaknya itu terlihat pada tema karya para seniman yang diundang. Mulai dari pembangkangan Kartosuwiryo dalam pembacaan puisi Trianto Triwikromo hingga pengakuan topeng seorang anggota DPR dalam monolog Ine Febrianti. Tema-tema yang luluh ke dalam realitas tanpa menjadikan harapan sebagai khotbah. 

Tautan itu juga terasa benar dalam sejumlah nomor tarian yang disuguhkan oleh Komunitas Lima Gunung. Tarian yang memadukan bentuk idiom-diom ritual tradisi lokal dan Islam yang merepresentasikan pembangkangan. Pandangan mistis magis dalam kepercayaan masyarakat tradisional serta agama merupakan watak dari pembangkangan Ratu Adil. Hentakan kaki dan tubuh para penari yang liat dan tegas, barisan para prajurit perempuan, atau kuasa jahat yang dilambangkan dengan topeng dan perlawan terhadap mereka.

Pada bentuknya yang lain beberapa nomor tarian hadir tak terduga demi menjawab kuasa perubahan. Termasuk kuasa yang tidak dihindari melainkan dirangkum demi membangkang pada kategorisasi identitas masa silam yang beku. Sebutlah, tarian para perempuan desa dengan iringan karawitan Jawa yang memainkan melodi lagu Batak “Si Nanggar Tulo Ha Tulo” di panggung Padepokan Tjipto Budojo Desa Tutup Ngisor.

Mengepung Ratu Adil dalam ruang seminar dan peristiwa seni selama tiga hari itu akhirnya menjadi cara berikutnya untuk merayakan pemberontakan dan merawat harapan. Soalnya bukan lagi pertanyaan, apakah pemikiran tentang Ratu Adil itu positif atau negatif dalam realitas hari ini? Tetapi, bagaimana mentransformasikan konsep Ratu Adil menjadi harapan baru demi menyiasati berbagai kuasa perubahan yang terus didesakkan oleh modernitas. Bukan harapan yang menyangkal kuasa perubahan seraya memandang masa lalu sebagai masa depan, seperti gambar mantan Presiden Soeharto yang  banyak muncul menjelang pemilu lalu; piye kabare, enak jamanku toh?**     

AHDA IMRAN, penyair

Sumber : Kompas, 7 Desember 2014 

Tubuh Pemimpin

Ahda Imran---penyair dan esais

SEBUAH foto beredar di sosial media dan ditayangkan di salah satu stasiun TV. Foto itu memperlihatkan Jokowi sedang berjalan di antara ribuan pendukungnya memasuki Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, menghadiri Konser Salam Dua Jari. Meski beberapa orang mengawalnya, namun tampak dalam foto itu ada tangan seorang perempuan yang menjawil gemas pipi Jokowi. Lebih dari sekadar hendak memperlihatkan bentuk fanatisme seorang pendukung pada capres pilihannya, foto itu tampaknya sedang menjelaskan pula relasi makna kehadiran tubuh seorang capres dengan tubuh para pendukungnya. Relasi yang membuat para pendukung memaknai kehadiran tubuh Jokowi bukan sebagai tubuh elite, melainkan seolah kehadiran dari bagian tubuh mereka juga.

Perubahan Politik dan Ratuadilisme

Tentara Satrio Piningit itu tidak kelihatan, Jokowi juga begitu, karena tentaranya adalah para relawan yang bergerak di sosmed

ITU tulis seorang kawan di akun facebooknya, sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2014. Benar tidaknya Jokowi adalah Satrio Piningit tentu saja perlu diperdebatkan (debatable). Sebagaimana pula sejumlah sosok yang sebelumnya diyakini, atau meyakinkan dirinya, sebagai Satrio Piningit.  Sosok yang dipercayai akan mengeluarkan rakyat dari kesengsaraan; memperbaiki segenap tatanan nilai yang telah porak-poranda, mengembalikan kembali hukum-hukum kebajikan. Sosok yang dalam banyak literature klasik Jawa kerap disebut sebagai representasi dari konsep Ratu Adil.     

Menyoal RUU Kebudayaan

Ahda Imran—Penyair dan Esais

KEBUDAYAAN  tak pernah tersebut dalam hiruk-pikuk pilpres 2014. Apa lagi menjadi tema dalam perdebatan capres-cawapres. Bahkan pada perdebatan capres ihwal pertahanan dan ketahanan nasional, kedua capres tak sekalipun menyebut ketahanan budaya sebagai bagian dari visi-misi mereka. Kenyataan ini cukup mengherankan mengingat hubungan negara dan kebudayaan ialah suatu keniscayaan sebagaimana termaktub dalam konstitusi (Pasal 32 UUD 1945). 

Sementara jauh dari hingar bingar pilpres, RUU Kebudayaan mendesak untuk segera disahkan menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI (2009-2014). Desakan terhadap RUU yang telah disusun sejak tahun 2011 itu seolah kejar target. Terlebih lagi desakan juga terus bermunculan dari berbagai komunitas budaya. Terakhir dari hasil Temu Redaktur Kebudayaan III di Siak, Riau, 20-22 Mei 2014, dalam bentuk Petisi Siak 2014.

Salah satu butir petisi tersebut ialah desakan agar DPRI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Kebudayaan sehingga pemerintahan baru hasil pilpres 2014 segera bisa menindaklanjuti. Tak jelas benar bagaimana sebenarnya forum pertemuan para redaktur kebudayaan itu  melakukan pembacaan atas RUU tersebut, seolah-olah RUU itu tak perlu lagi dipersoalkan.

   

Inferior                                                                         

RUU Kebudayaan terdiri atas tujuh bab dan 94 pasal ditambah penjelasan. Secara umum RUU ini hendak menjadi landasan strategi budaya dalam berbagai fenomena aktual yang terjadi di tengah realitas global. Namun, alih-alih menjawab keniscayaan itu dengan penuh percaya diri, bahkan sejak pagi RUU ini telah memperlihatkan sikap inferior.

Bahkan Inferioritas ini telah ditaruh sebagai pertimbangan terbitnya UU Kebudayaan, sebagaimana termaktub dalam Konsideran Menimbang huruf “c” ; bahwa nilai budaya dan keanekaragaman budaya di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. 

Kalimat ini memosisikan globalisasi sebagai antagonis yang berbahaya bagi identitas sistem nilai berbagai budaya Indonesia. Sebaliknya dari itu, RUU ini memandang keberbagaian budaya di Indonesia sangat lemah, rentan terhadap pengaruh yang datang dari luar. Artinya, alih-alih dibaca sebagai ruang dialog, globalisasi dimaknai sebagai ancaman yang berbahaya. Pandangan ini jelas mengabaikan pembacaan atas realitas historis, bagaimana beragam budaya di Indonesia terbentuk sebagai hasil pertemuan dan dialektika kebudayaan yang telah berlangsung sejak ratusan tahun silam.  

Penilaian bahwa berbagai budaya di Indonesia itu sangat rentan terhadap pengaruh yang datang dari luar, membawa logika penilaian; budaya global itu kuat dan budaya Indonesia itu lemah. Sangat sulit membayangkan strategi budaya suatu negara dijalankan di atas landasan UU yang disusun dengan pertimbangan yang inferior semacam ini. 

Pengendalian

Penilaian bahwa budaya Indonesia sangat rentan, akhirnya menjadi pembenaran pentingnya pemerintah mengelola, mengawasi, dan mengendalikan kebudayaan, sebagaimana RUU ini memaktubkannya dalam Pasal 1 Poin 5.  Asumsi bahwa budaya Indonesia lemah di tengah globalisasi lebih jauh memberi peran besar pada pemerintah untuk tak sekadar mengawasi dan mengendalikan, namun juga melindungi.

Tentu saja adalah kewajiban negara melindungi berbagai aset dan potensi budaya. Namun dalam RUU ini bentuk proteksi yang dilakukan muncul dari ketidakpercayaan bahwa berbagai budaya di Indonesia memiliki mekanisme perlindungan dirinya. Oleh sebab itulah ada sembilan pasal yang menyebut pembentukan Komisi Perlindungan Kebudayaan. Komisi ini dibentuk oleh pemerintah dan bertanggungjawab pada presiden.   

Tugas pokok komisi ini adalah mengawasi penyelenggaraan kebudayaan, membuat sejumlah kriteria dampak negarif kebudayaan, hingga menetapkan status sebuah bentuk budaya yang berdampak negatif.

Dengan eufemisme melindungi, komisi ini lebih terkesan sebagai  perpanjangan tangan pemerintah; mengawasi, mengontrol, menyensor beragam ekspresi kebudayaan. Keberadaan komisi ini jauh dari menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 32 UUD 1945.  

Pembacaan yang lebih kritis dan hati-hati atas RUU Kebudayaan tampaknya lebih diperlukan ketimbang mendesak pengesahannya. Mengesahkan RUU ini menjadi UU Kebudayaan dengan semangat yang akan menjadi landasan bagi dominasi pemerintah serupa itu, risikonya kelewat besar. Apalagi hanya demi kepuasan para anggora DPR untuk melunasi semua kewajibannya.**

Sumber: Pikiran Rakyat, 19 Juli 2014

Utopia Para Pemuja

Oleh Ahda Imran

PILPRES  2014 tampaknya tengah memberi gelagat ke arah realitas demokrasi yang disesaki para pemuja. Meski belum tentu berlaku sebaliknya, sebagaimana ghalibnya para pemuja sekaligus adalah para pembenci. Dengan dua pasangan capres-cawapres (Joko Widodo-Yusuf Kalla; Prabowo Subianto-Hatta Rajasa), terutama di jejaring media-sosial, para pemuja kedua kubu riuh saling serang. Memuja kandidat pilihan seraya menaruh kebencian yang sengit pada kandidat pesaing.  Jejaring media-sosial lalu menjadi “Kurusetra”; perjumpaan para pemuja sekaligus pertempuran para pembenci.

Karnaval para para pemuja ini tak sebatas hanya diikuti khalayak awam, melainkan pula para elite politik di kedua kubu pasangan. Seperti para pemuja lainnya, orang-orang terhormat ini pun berlaku sama. Rajin melontarkan sinisme ke arah figur kandidat pesaing, dengan agresivitas yang sama dengan khalayak awam.

Sakitnya Merawat Harapan

---Ahda Imran, penyair dan esais

MESKI  kian berselisih jalan dengan yang apa selalu dijanjikan, belumlah cukup alasan untuk berhenti menaruh harapan pada demokrasi. Harapan bahwa dinamika politik bukan melulu rutinitas yang serba teknis prosedural. Namun, membawa nilai yang mewujud bagi kemaslahatan dan kedaulatan khayalak, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dan seakan tengah mengamalkan ungkapan Erich Formm, bahwa harapan adalah tiang penyangga dunia, di Indonesia khalayak merawat tiang penyangga itu dengan tangan yang sakit.